CILEGON – Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global sejak ditetapkan sebagai Publik Health Emergency of International Convern (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan ditetepkan sebgai Pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, memberikan dampak pada pelaksanaan program kesehatan khususnya Pelayanan Imunisasi dan Surveilans PD3I. Berdasarkan data yang diperoleh dari Gavi, WHO dan UNICEF menyebutkan bahwa setidaknya 80 juta anak usia kurang dari 1 tahun memiliki resiko untuk menderita penyakit Difteri, Campak dan Polio akibat terganggunya pelayanan imunisasi rutin ditengah pandemi COVID-19, hal ini tertu beresiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
Pandemi ini tak lepasa juga melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan Covid-19.
Covid 19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok.
Kajian Cepat (Rapid Assesment) terkait dampak pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia telah dilaksanakan oleh Kemnterian Kesehatan dengan dukungan UNICEF pada tanggal 20 s.d 29 April 2020. Kajian menunjukan bahwa 84% Puskesmas menyatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19 terjadi penundaan/penghentian pelayanan imunisasi hal ini diakibatkan oleh kekhwatiran orang tua maupun keraguan petugas kesehatan dalam menyelenggarakan layanan ditengah pandemi COVID-19.
Segala hal yang potensial menimbulkan KLB harus diketahui sejak dini, perkembangan trend penyakit harus terpantau sejak awal jagan sampai terjadi wabah.
Dengan kondisi seperti itu dan dampak masihnya penyebaran Covid-19 secara gelobal atau Kejadian Luar Biasa (KLB), namun pelaksanaan program kesehatan khususnya Pelayanan Imunisasi dan Surveilans PD3I kepada masyarakat harus tetap terlaksana.
Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengadakan acara sosialisasi surveilans PD3I bagi petugas Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Swasta, kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon drg. Hj.Ratih Purnamasari, M.K.M. Jumat, (19/11/2021).
Situasi pandemi Covid-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukungnya. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan contact tracing & tracking (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.
"Tenaga kesehatan masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan masyarakat bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan Covid-19, dengan fokus utama edukasi dan berdayakan masyarakat dan fokus kedua perkuat pelayanan kesehatan," ujar Ratih.
Tidak ada komentar:
Write comment